Terungkap 44 Ribu Buruh Jadi Korban PHK, 22 Ribu dari Pabrik Tekstil cs!

Jakarta -

Jumlah pekerja yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) meningkat. Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, buruh yang terkena PHK per hari ini sudah mencapai 44.195 orang.

Jumlah ini melesat dibanding data terakhir PHK periode Januari-Juni 2024 yang sebanyak 32.064 orang, dan periode Januari-Mei 2024 sebanyak 27.222 orang.

"PHK sudah 44.195 orang," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri saat dihubungi detikcom, Selasa (13/8/2024).

Indah juga melampirkan data jumlah PHK per 31 Juli 2024 yang sebanyak 42.863 orang. PHK banyak didominasi industri pengolahan seperti tekstil, garmen dan alas kaki dengan jumlah 22.356 orang.

"Per Juli 2024, dari total 42.863 orang yang ter-PHK, jumlah PHK terbanyak terdapat di sektor industri pengolahan (termasuk tekstil, garmen, alas kaki) yaitu sebanyak 22.356 orang. Sedangkan non industri pengolahan sebanyak 20.507 orang," seperti tertulis di data Kemnaker.

5 Industri dengan Jumlah PHK Terbanyak per 31 Juli 2024:
1. Industri pengolahan 22.356
2. Aktivitas jasa lainnya 11.656
3. Pertanian, kehutanan, dan perikanan 2.918
4. Pertambangan dan penggalian 2.771
5. Perdagangan besar dan eceran 1.902

Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah menggeser Provinsi DKI Jakarta sebagai wilayah dengan jumlah PHK terbanyak yakni sebanyak 13.722 orang. Mayoritas PHK di Jawa Tengah didominasi sektor industri pengolahan sebanyak 13.271 orang.

"Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah PHK terbanyak yaitu 13.722 orang dan didominasi oleh sektor industri pengolahan sebanyak 13.271 orang," jelas data tersebut.

5 Provinsi dengan Jumlah PHK terbanyak per 31 Juli 2024:
1. Jawa Tengah 13.722
2. DKI Jakarta 7.469
3. Banten 6.359
4. Jawa Barat 5.567
5. Sulawesi Tengah 1.812

5 Provinsi dengan Jumlah PHK Terbanyak Januari-Juni 2024:
1. DKI Jakarta 7.469
2. Banten 6.135
3. Jawa Barat 5.155
4. Jawa Tengah 4.275
5. Sulawesi Tengah 1.812

Indah juga mewanti-wanti bahwa PHK merupakan langkah terakhir bagi perusahaan jika tidak ada keputusan lain yang lebih baik. "(Kemnaker) selalu mengingatkan bahwa PHK adalah keputusan paling terakhir, jika tidak ada lagi keputusan yang lebih baik untuk mempertahankan bisnis terus beroperasi," ujarnya.

Menurutnya, Kemnaker juga kerap mengingatkan untuk mengutamakan dialog antar manajemen dan pekerja jika ada potensi PHK. Kalau pun harus melakukan PHK maka harus sesuai regulasi dan tidak boleh dilakukan sepihak.

"Keputusan PHK harus sesuai regulasi, utamanya adalah tidak boleh sebagai keputusan sepihak. Harus diinfokan dulu ke pekerja tentang penyebab PHK," tegas Indah.

Selain itu, hak-hak pekerja juga harus diselesaikan sesuai kesepakatan pekerja dan manajemen perusahaan, dan diselaraskan dengan ketentuan dan regulasi pemerintah.

(ily/rrd)